Wow, "SBY Menyebutkan ada 100 Juta Orang Miskin di Indonesia saat Era Jokowi" ini kata Kemenkeu

Wow, "SBY Menyebutkan ada 100 Juta Orang Miskin di Indonesia saat Era Jokowi" ini kata Kemenkeu


Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan RI, Nufransa Wira Sakti menanggapi pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai penduduk miskin di Indonesia yang berjumlah 100 juta orang.

Dalam penghitungan Ketua Umum Partai Demokrat itu menggunakan data Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan dan hal itu tidak benar. Untuk penghitungan poverty line, Bank Dunia tidak menggunakan nilai tukar kurs dolar sebagaimana yang dipakai dalam kurs sehari-hari.

Selain itu, ia menjelaskan dalam penghitungan tersebut, disampaikan bahwa kursnya 13.300 rupiah, sedangkan Bank Dunia dalam penghitungannya menggunakan nilai tukar sebesar 5.639 rupiah untuk tahun 2018 ini.

untuk Indonesia garis kemiskinan 1,9 dolar PPP untuk tahun 2018 setara dengan 321.432 rupiah per kapita per bulan dan ini berarti 1.9 PPP angka kemiskinan untuk Indonesia adalah 4,6 persen dan jumlah orang yang dibawah garis kemiskinan adalah sekitar 12.15 juta jiwa.

Sedangkan angka kemiskinan nasional Indonesia yang baru dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka 9.82 persen dengan jumlah orang miskin sebesar 25,95 juta jiwa.

“Jadi, jumlah orang miskin berdasarkan 1,9 dolar PPP jauh lebih kecil dari 100 juta dan bahkan jauh lebih kecil dari jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS,” tulis Nufransa.

Dalam tulisan itu, Nufransa juga menjelaskan bahwa Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan PPP dan garis kemiskinan nasional masing - masing negara untuk dua tujuan yang berbeda.

Garis kemiskinan PPP digunakan untuk memonitor sampai sejauh mana dunia secara keseluruhan pada jalur yang tepat (on track) dalam menangggulangi kemiskinan ekstrem.

“Sedangkan dalam melihat permasalahan kemiskinan, profil dan apa yang perlu dilakukan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan disuatu negara, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan yang digunakan otoritas statistik negara tersebut,” tulis Nufransa.

Terakhir ia mengatakan, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa garis kemiskinan tersebut sesuai dengan pilihan konsumsi orang miskin dinegara tersebut. Laporan Bank Dunia tentang kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, seperti ‘Making Indonesia Work for the Poor’ (2006) maupun Indonesia Rising Divide (2015) sepenuhnya menggunakan garis kemiskinan BPS.

No comments