Isu Kebangkitan PKI / Komunis Komoditi Politik

Isu Kebangkitan PKI / Komunis Komoditi Politik
Mencuatnya kembali isu kembangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan paham komunis atau komunisme selama beberapa tahun terakhir, tepatnya menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2014, bermuatan dan bersifat politis terkait pilpres.

“Politisasi terhadap isu komunisme hanya menjadi komoditas politik untuk bertarung memenangkan kekuasaan jelang Pemilu 2019 nanti."

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membidangi persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), Imparsial menilai isu komunisme bukan menjadi ancaman nyata bagi Indonesia, namun hanya dijadikan komoditas politik.

"Isu komunisme yang berkembang saat ini sejatinya hanyalah isu yang sifatnya politis. Politisasi terhadap isu komunisme hanya menjadi komoditas politik untuk bertarung memenangkan kekuasaan jelang Pemilu 2019 nanti," kata Direktur Imparsial, Al Araf saat jumpa pers, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis.

Politisasi isu komunisme itu, lanjut dia, juga terjadi dalam perhelatan Pemilu 2014 yang lalu. Pengguliran isu komunisme juga berdampak pada terhambatnya upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Dalam menghadapi berbagai ancaman dan berbagai isu yang berkembang, tentu profesionalisme TNI di dalam mengidentiflkasi ancaman diperlukan.

Terhadap isu komunisme yang berkembang saat ini, kata Al Araf, militer dan masyarakat tidak perlu khawatir karena komunisme bukanlah ancaman nyata buat Indonesia saat ini.

Di Indonesia komunisme juga bukan merupakan ancaman nyata karena tidak ada lagi partai politik di Indonesia yang ikut dalam Pemilu 2019 yang mengusung ideologi komunisme di dalam aturan dasar partainya.

"Bahkan, sampai saat ini larangan komunisme yang berpijak pada ketetapan MPR masih berlaku. Jadi bagaimana mungkin komunisme dapat dianggap sebagai ancaman nyata saat ini jika organisasinya saja tidak jelas dan dilarang," kata Al Araf.

Pernyataan hampir sama namun dalam perspektif berbeda disampaikan Alfian dari Pusat Kajian Strategis Negara (PKSN). Menurut Alfian, penghembusan isu kebangkitan PKI dan paham komunis justru dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin kembali menyatukan aspirasi para eks kader PKI dan simpatisannya untuk dimobilisasi suara dan dukungan mereka dalam rangka kepentingan pilpres 2014 dan 2019.

“Menjelang pilpres 2014 isu PKI dan kebangkitan komunis mencuat, di mana-mana pejabat dan tokoh masyarakat menyampaikan pendapat dan kekhawatirannya mengenai kebangkitan PKI dan komunis. Namun, selama lebih empat tahun isu ini mengemuka, terbukti tidak seorang pun terindikasi PKI yang ditindak tegas aparat pemerintah. Ini artinya, isu PKI dan komunisme hanya bersifat politis, bermotif politis dan bertujuan politis, yaitu kepentingan pilpres.”

Menjawab pertanyaan mengenai pihak mana paling diuntungkan dengan mencuatnya isu PKI/Komunisme, Alfian secara diplomatis menjawab: “Siapa atau pihak mana yang awalnya gencar melontarkan jargon-jargon PKI/Komunis? Seperti: Petugas Partai, Revolusi Mental, Kerja Kerja Kerja … itu adalah jargon populer pada masa kejayaan PKI 1962-1965, mereka itulah yang diuntungkan dengan mencuatnya isu ini,”.

Alfian mengatakan, PKI adalah partai yang pernah menduduki peringkat ke-4 dalam pemilu 1955 dan partai terbesar paling berkuasa pada era 1965. Jutaan massa simpatisan dan kader PKI itulah yang menjadi sasaran salah satu pasangan peserta pilpres untuk diarahkan suaranya dalam pilpres 2019 mendatang.

No comments