Jokowi Mampu Wujudkan Birokrasi Bebas Korupsi

Jokowi Mampu Wujudkan Birokrasi Bebas Korupsi
CALON presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, memiliki pandangan berbeda soal cara pemberantasan korupsi dalam birokrasi.

Hal itu terungkap saat debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2018) malam.

Imam Priyono selaku moderator debat, mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 02 soal langkah-langkah untuk mewujudkan birokrasi bebas korupsi. Menurut Prabowo Subianto, akar masalah korupsi di birokrasi adalah karena kecilnya gaji pegawai negeri sipil.


"Penghasilan para birokrat itu kurang dan tidak realistis," kata Prabowo Subianto.

Ia berjanji jika terpilih menjadi Presiden Indonesia, bakal menyejahterakan para pegawai negeri sipil. Guna mencapai tujuan itu, Prabowo Subianto berencana meningkatkan tax ratio yang menurutnya masih berada di bawah 10 persen.

"Dari tax ratio kita bisa dapat 60 miliar dolar AS. Saya akan perbaiki gaji birokrat dan semua gaji pegawai negeri," ucap Prabowo Subianto.
Menurut Prabowo Subianto, korupsi di birokrasi bisa diberantas dengan meningkatkan gaji semua birokrat dan pegawai negeri, memperbaiki kualitas hidup, serta menjamin semua kebutuhan mereka.

"Kalau dia masih korupsi, kita tindak sekeras-kerasnya. Mungkin kita taruh di wilayah paling terpencil dan suruh tambang pasir terus menerus," papar Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto juga menyampaikan bakal menghadirkan KPK di setiap daerah, guna memberantas korupsi di daerah.



"Kami tambah anggaran KPK, dan KPK harus jadi penegak anti korupsi di Indonesia," ujar Prabowo Subianto.

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menambahkan, pihaknya perlu membenahi pencatatan aset negara guna memberantas korupsi birokrasi.

Berbeda dengan paslon nomor urut 01, capres nomor urut 02 Jokowi lebih fokus dalam proses seleksi PNS, ketimbang peningkatan gaji PNS, dalam memberantas korupsi birokrasi.


"Gaji PNS kita saat ini sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting bagi saya perampingan birokrasi," papar Jokowi.


Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, hal yang terpenting adalah rekrutmen PNS serta mutasi sesuai kompetensi dan rekam jejak, serta pengawasan internal.

"Harus ada pengawasan internal yang kuat, ini penting sekali. Juga pengawasan eksternal, baik dari masyarakat maupun media. Ini baik bagi perbaikan untuk birokrasi yang bersih," ulas Jokowi.



No comments